 |
|
| Pendidikan Penerbangan |
|
| |
 | |
|
| Aviasi Untuk Masyarakat |
|
| |

| |
|
| 100 Kunjungan Terakhir |
|
| |

| |
|
 |
|
 |
|
Situs Bertaraf Nasional ini dimaksudkan untuk merangkum informasi yang berhubungan dengan masalah-masalah mutu pendidikan dan standar sekolah di Indonesia. Semoga Bersama Kita Dapat Menemui Solusi-Solusi. Bagaimana standar sekolah-sekolah di Indonesia sekarang?
Kalau anda melihat dua contoh di atas, yang mana adalah standar nasional?
"Puluhan ribu sekolah dalam keadaan rusak atau ambruk termasuk 70% sekolah di DKI Jakarta - Di Jakarta Saja, 179 Sekolah Tidak Layak Pakai! - Hampir 80% Gedung Sekolah di Pesawaran Rusak, dll","Jumlah ruang kelas (SD dan SMP) rusak berat juga meningkat, dari 640,660 ruang kelas (2000-2004 meningkat 15,5 persen menjadi 739,741 (2004-2008)." (ICW) - Kelihatannya makin lama makin banyak sekolah yang rusak!
Ref: http://Ambruk.Com
Pemerintah kita melakukan apa terhadap isu-isu ini? Mereka masih mengalokasikan anggaran yang sangat tidak cukup untuk meratakan standarnya sekolah-sekolah, maupun kurupsi di bidang pendidikan belum diberantaskan (jadi berapa % dari dananya yang sampai ke tujuannya?). Mereka juga memasukkan sekolah (termasuk yang di foto paling atas) ke kategori baru "Sekolah Bertaraf Internasional" (R/SBI). Sekolah yang di foto ke 2 (di bawahnya) kayaknya tidak :-) Solusi-Solusi Apa Ini?.
Mungkin... perlu merubah nama KemenDikNas lagi ke KemenDikInterNas dan membuat Kementerian Baru yang terfokus kepada isu-isu Sekolah Nasional, kan?
"Menurut Kritik Sekolah Bertaraf Internasional Bagaimana?"
"ICW: RSBI Itu Cuma Proyek Pemerintah!" (Indonesia Corruption Watch (ICW))
JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, latar belakang program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah berstandar internasional (SBI) adalah semata proyek sehingga pemerintah tetap kekeuh untuk menjalankan program tersebut.
Apakah "Sekolah Berlabel RSBI dan SBI Inkonstitusional" ?
Jadi bagaimana standar untuk yang disebut Sekolah Bertaraf Nasional? Apakah ada standar? Bagaiamana kita dapat mencapaikan standar Sekolah Bertaraf Nasional yang manusiawi? Ini termasuk isu-isu yang kurang jelas!.
Bagaiama kita dapat belajar dari, dan menggunakan konsep SBI. Kalau Kemendiknas percaya bahwa sekolah R/SBI dapat mencapaikan pendidikan yang lebih bermutu, apakah itu hanya logikal (masuk akal) kalau standar itu menjadi Standar Sekolah Nasional dan menghapus diskriminasi dari konsep SBI (sekolah yang berbeda) yang Tidak Adil dan "Tidak Mengarah Ke Pemerataan Mutu Pendidikan Untuk Semua"?
Kita perlu mengarah ke konsep Sekolah Bertaraf Nasional (SBN). Pasti semua sekolah SBN boleh mengarah ke mutu bertaraf internasional juga, mengapa tidak? Ini kemajauan. Membuat fondasi berbasis; Metodologi Terbaik dan mencari Cara Kita Dapat Mencapaikan Sarana Prasarana yang Manusiawi di Semua Sekolah di Indonesia... Lanjut...
APAKAH ADA ISU-ISU LAIN YANG PENTING?
"Mendiknas : Dana Pendidikan Masih Terlalu Kecil" (Menteri Pendidikan Nasional)
JAKARTA-MI: Sekitar 70% anggaran pendidikan habis dipergunakan untuk alokasi peningkatan gaji dan tunjangan bagi guru dan dosen.
Faktor ini yang menjadi penyebab biaya pendidikan di negara ini masih mahal kendati pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Atau senilai Rp214 triliun pada tahun ini.
Demikian Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh mengemukakan hal itu, usai membuka International Conference on Best Practice II, Selasa (22/6) sore, di Jakarta.
Kapan akan cukup ya..... ?
"Pendidikan Dinilai masih Memprihatinkan" (Rektor Universitas Paramadina Jakarta Anies Baswedan)
YOGYAKARTA--MI: Pendidikan di Indonesia saat ini kondisinya memprihatinkan, karena sekitar 21% sekolah dasar di kota kekurangan guru.
Kondisi serupa juga terjadi di desa dengan angka kekurangan guru sekitar 37%, dan di desa terpencil sekitar 60%. Kondisi itu akan semakin parah pada lima tahun ke depan, karena sekitar 75% guru sekolah dasar (SD) di Indonesia pensiun, kata Rektor Universitas Paramadina Jakarta Anies Baswedan, di Yogyakarta, Jumat (4/6).
Mengapa Manajeman Pendidikan Kita Tidak Lebih Pro-Aktif Terhadap Isu Begini?
Teknologi Tidak Dapat Mengganti Guru Kan?
Tetapi Terhadap Kepentingan Tertentu Dapat Sangat Pro-Aktif, Kan? Korupsi Di Dinas Pendidikan Dinilai Hebat (ICW) ("institusi paling korup")
Pemerintah kita juga ingin menjalankan program "Pembelajaran Berbasis-ICT" walapun hanya ada "satu komputer untuk 2.000 siswa (1:2.000)" dan programmed learning (e-Learning) dapat membunuh kreativitas, yang katanya adalah arah pendidikan kita, kan? Kapan kita akan mempunyai cukup komputer untuk Pembelajaran Berbasis-ICT? Apakah strategi ini masuk akal? Apakah teknologi ICT hanya tambah masalah di tingkat sekolah sebenarnya? Apakah siswa-siswi sekolah-sekolah rusak dan ambruk akan belajar dengan ICT dibawah pohon dan pakai genset?
Apakah Warnet Dapat Digunakan? Coba kunjungi warnet di mana-mana setelah jam sekolah (kalau anda mempunyai anak yang suka ke Warnet sebaiknya begitu secara rutinitas supaya dapat memonitor apa yang anak anda mengakses di Internet). Apakah ada pelajar yang mencari atau menggunakan situs pembelajaran yang sudah ada? Apakah mereka mau? Merubah paradigma dan kebiasaan seperti pakai Facebook dan Chatting yang membuang banyak waktu adalah sangat penting dan sulit sekali (Isu Global). Solusi-Solusi Apa Ini?.
"Ayo, Mengarah Ke Mutu Pembelajaran Yang Standar Dunia" PAKEM, MBS & "Appropriate Technology" Adalah Solusinya Bukan Pembelajaran Berbasis-ICT
Kalau menggunkan "Ilmu Teknologi Tepat Guna" (Ilmu Teknologi Pendidikan) komputer jarang dipakai di kelas, dan tidak perlu, sebetulnya (Jarang Tepat Guna).
"Teknologi Tepat Guna (TTG) sudah ada di semua sekolah di Indonesia "Sekarang", dan guru-guru hanya perlu belajar caranya menggunakan TTG secara efektif, dan bersama PAKEM kita dapat mencapaikan Pendidikan Standar Dunia.
Maupun Menggunakan Strategi/Metodologi TTG (Yang Berbasis-Pedagogi) Adalah Cara Terbaik Untuk Mengintegrasikan Semua Macam Teknologi Dalam Pendidikan.
Pembelajaran Berbasis-ICT Di Kelas Dapat Sangat Mengancam Perkembangan SDM (Maupun
Perkembangan Guru) Yang Kreatif Di Indonesia. Informasi lanjut...
Yang cukup jelas, kalau kita ingin membangun sekolah-sekolah standar (bertaraf) nasional pertanggungjawabnya jatuh ke kita sendiri di lapangan. Bagaimana mungkin? Sangat mungkin... sebetulnya!
|
Website PBNI.Org merupakan bagian dari Pendidikan Network Indonesia dan tujuan utama kami adalah pengembangan pendidikan di Indonesia. Tetapi, kami sudah menerima beberapa surat yang mengucapkan terima kasih dari konsultan-konsultan pendidikan yang sedang bekerja di negara lain yang sedang berkembang. Kami ingin mengumpulkan sebanyak mungkin informasi praktis dari mereka yang berpengalaman di lapangan - supaya dapat digunakan oleh semua negara yang sedang berkembang (developing country). Di bidang pendidikan, negara mana yang tidak dapat disebut developing country?
|
Sebelum desentralisasi, beberapa sekolah di Indonesia sudah melaksanakan proses Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) secara mandiri dan mereka mampu mengatasi banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan sekolah secara internal. Sekolah-sekolah ini, sebagian yang didaftar (sebelah kiri), disebut sebagai pelopor, dan perkembangannya sebenarnya cukup hebat. Kepala sekolah juga termasuk berani kalau kita melihat keadaan lingkungan dan paradigma sistem manajemen pendidikan saat itu.
Sekarang, di beberapa propinsi di Indonesia kami mulai dapat melihat kemampuan sebenarnya dari MBS karena dukungan yang diberikan dari Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan. Transformasi yang dilaksanakan luar biasa. Proses MBS tidak dapat disebut baru di Indonesia, tetapi pelaksanaan sekarang dibuktikan dapat mengubah kebudayaan dan sistem supaya pengembangannya menjadi efektif dan "sustainable".
Apa yang membuat implementasi sekarang menjadi efektif?
Dasarnya adalah - Manajemen implementasi yang bagus. Seperti semua inisiatif yang lain, manajemen yang bagus adalah kunci untuk implementasi yang afektif. Bila perubahan sistemik dilaksanakan tanpa perubahan kebudayaan organisasi, implementasinya sering gagal dan kembali ke keadaan sebelumnya, seperti kita sudah melihat dulu setelah kepala sekolah yang mendorong prosesnya dipindahkan ke sekolah yang lain.
Untuk implementasi yang bagus semua stakeholder harus sangat mengerti peran mereka masing-masing. Sesuai dengan etos MBS peran mereka tidak dapat dipastikan dari awal secara hitam di atas putih, mereka perlu, secara proses terbuka, mendiskusikan dan menukar pikiran supaya peran mereka yang paling mendukung guru di lapangan dan proses belajar-mengajar secara maksimal dapat ditentukan. Di dalam program baru, tidak ada peserta (stakeholder) yang dianggap superior, semua stakeholder walau mereka adalah Dewan Pendidikan, guru baru, atau orang tua yang petani, membawa input (pengalaman) dan kebutuhan mereka ke meja diskusi untuk mencari jalan terbaik untuk membantu stakeholder yang lain maupun keperluan mereka sendiri. Sekarang, yang juga sangat mendukung prosesnya adalah kita sekalian mengimplementasikan PAKEM (Contextual Learning).
|
PerguruanTinggi.BertarafNasional.Com
Link Khusus Untuk Bapak Presiden
Jurnal Pendidikan Network
 Suara Pegawai Negeri
 Beasiswa2 / Scholarships
Pendidikan Network berdiri dari 33+ situs dasar (lihat di sini). Tetapi kami mempunyai lebih dari 70 situs dan domain yang forwarding khusus pendidikan. Juga halaman utama dibuat di dalam delapan bahasa (8) supaya menerima kunjungan lebih global:
E-Mail: HelpDesk@BertarafNasional.Com
© BertarafNasional.Com
Dibuat 7 Agustus, 2010
Pendidikan Network Indonesia Online Sejak Juni, 1998
Copyright © 1998-2010
|
|
|
 |
|
| Pendidikan Kelas Dunia |
|
| |  | |
|
| Manajemen Pendidikan |
|
| |
 | |
|
| Inovasi Pendidikan Baru |
|
| |

| |
|
| Mengapa Menganggur? |
|
| |

| |
|
| Memasang Lowongan |
|
| |

| |
|
| Mutasi Guru & Dosen |
|
| |  | |
|
| Perpustakaan Sekolah? |
|
| |

| |
|
| E-MajalaH Tekno Online |
|
| |

| |
|
| International Education |
|
| |


| |
|
 |
|  |